Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Ketua DPRD Minta Semua Pemudik Yang Masuk Di Wilayah Kabupaten Ende Wajib Di Karantina
Ketua DPRD Minta Semua Pemudik Yang Masuk Di Wilayah Kabupaten Ende Wajib Di Karantina
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 3 Apr 2020
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ende suaranusabunga.com – Guna mencegah masuknya wabah Virus Corona ( Covid-19) di Kabupaten Ende maka ketua DPRD Ende meminta Pemerintah untuk mengkarantinakan semua Pemudik baik itu Warga Kabupaten Ende maupun Warga Kabupaten tetangga yang kebetulan melintasi Kabupaten wilayah Ende
Pernyataan ini di sampaikan Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso kepada wartawan di kediamannya Jumad 3/4.
Di jelaskan Fery Taso sebagai Pimpinan DPRD dirinya tidak bersepakat jika pemerintah memutuskan bahwa yang di karantina hanya warga Kabupaten Ende saja sedangkan warga Kabupaten tetangga yang melintasi Kabupaten Ede tidak.
Di contohkan ada warga Kabupaten tetangga datang menggunakan Kapal laut atau pesawat dan mereka tidak di karantina maka yang di kuatirkan adalah diantara mereka ada yang menggunakan kendaraan ojek maupun mobil kemudian berbelanja di pasar tanpa di sadari bisa saja terjadi penyebaran virus.
Kita tidak tau mereka ini ada gejala atau tidak terserang Virus Corona karena prosesnya cukup lama untuk bisa memfonis orang tersebut ada gejala atau tidak sehingga apa salahnya kalau semua di Karantina terlebih dahulu selama 14 hari sesuai protap baru di pulangkan ke Kabupaten asal.
” Ini bicara kemanusiaan jadi tidak perlu ada perbedaan dan di sarankan untuk di perlakukan sama yaitu Karantina selama 14 hari baru di pulangkan ke Kabupaten asal ” tegas Fery Taso.
Menekan dan mencegah masuknya Virus Corona di Kabupaten Ende adalah tanggung jawab bersama sehingga apa salahnya warga kabupaten tetangga juga di karantina.
Sebagai Pimpinan DPRD dirinya juga mendesak Pemerintah untuk segera di belanjakan semua kebutuhan berkaitan dengan Percepatan Penanganan Virus Corona,misalnya Alat Pelindung Diri ( APD) bagi Dokter dan tenaga Medis karena mereka adalah Garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini.
” Untuk apa menunggu lagi, kan uang sudah ada, ya silahkan di belanjakan jangan sampai setelah terjadi baru saling menyalahkan” katanya.
Kita tidak bermaksud apa-apa tetapi sebaiknya mencegah terlebih dahulu sehingga siapaun yang datang dan melintasi.wilayah kabupaten Ende di sarankan untuk di karantina terlebih dahulu.
Sementara sekretaris Daerah Kabupaten Ende Agustinus G Ngasu menjelaskan berkaitan permintaan ketua DPRD soal karantina baik warga Kabupaten Ende maupun Kabupaten tetangga yang kebetulan lewat di wilayah Kabupaten Ende semua sudah di muat di dalam Peraturan Bupati.
Lanjut Sekda Gusti Ngasu Pemerintah akan menempatkan petugas baik di Pelabuhan dan di Bandara untuk memantau, memeriksa mendata semua penumpang kemudian jika dalam kapal atau pesawat tersebut ada warga Kabupaten tetangga maka mereka akan di arahkan oleh petugas untuk langsung pulang ke Kabupaten asal dan tidak boleh singgah atau bermalam di Ende.
Kalau yang datang itu adalah fakir miskin dan anak terlantar maka itu menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Ende, bagaimana mekanismenya sudah jelas bahwa mereka harus di biayai Negara.
Untuk.penanganan Covid-19 di Kabupaten Ende yang menjadi ketua gugus tugas adalah Bupati Ende sehingga semua usulan kebutuhan maupun hibah langsung ke Ketua Gugus Tugas.
Berkaitan dengan penggunaan Anggaran semua sudah ada regulasi dan tidak boleh menyimpang misalnya jika Dana tanggap darurat Kabupaten kurang maka untuk penanganan Covid-19 akan di geser dana dari OPD yang di rasa bisa di tunda pembelanjaannya.
Soal pergeseran mata anggaran maka terlebih dahulu harus di lakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah ( PERKADA) soal APBD setelah itu meminta persetujuan DPRD sehingga tidak salah penggunaan karena penggunaan dana harus sesuai usulan Kebutuhan masing- masing OPD baru di belanjakan.
” Selama ini sebelum ada perubahan PERKADA maka untuk kebutuhan Gugus Tugas harus utang baru di bayar belakangan dan jika tidak di lakukan maka jelas tidak sesui regulasi penggunaan anggaran.( Dedi)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar