Beranda » Berita Kota » Perluasan Bandara Ende, Warga Minta Pemerintah Bicara Soal Harga Beli Tanah terlebih Dahulu
Perluasan Bandara Ende, Warga Minta Pemerintah Bicara Soal Harga Beli Tanah terlebih Dahulu
- account_circle admin
- calendar_month Rabu, 15 Agt 2018
- visibility 4
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ende Snb.com- Hingga saat ini Masyarakat yang terkena Dampak Perluasan Bandara H.Hasan Aroeborman Ende mengaku belum ada sosialisasi dari Pihak Bandara yang langsung kepada masyarakat soal Harga Tanah.
Salah seorang Warga Edy Goetha kepada wartawan Rabu 15/8 menjelaskan Selama ini baru 2 kali di lakukan sosialisasi di lantai dua kantor Bupati tetapi yang di sampaikan hanya soal hal teknis dari beberapa Instansi diantaranya Dinas Pertanian Dinas PU, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kejaksaan dan Pertanahan soal rencana pengukuran.
Lanjut Edy dari dua kali sosialisasi belum pernah ada pembicaraan maupun kesepakatan apapun yang lebih substansi terutama berkaitan dengan kesepakatan harga.
Sebagai Warga dirinya mendukung pembangunan di Ende tetapi perlu di bicarakan terlebih dahulu dengan Pemilik tanah.
Kehadiran masyarakat saat sosialisasi di lantai 2 bukan datang menjual tanah kepada Pemerintah tetapi hanya mendegar sosialisasi dan jika Pemerintah benar-benar membutuhkan Tanah Masyarakat maka harus di bicarakan dengan pemilik tanah terutama soal Harga.
“Saat ini yang membutuhkan tanah adalah Pihak Bandara bukan Masyarakat sehingga soal harga perlu di bicarakan lebih serius dengan pemilik tanah.
Dirinya sangat yakin jika Harga beli tanah nantinya berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP) yang jelas Masyarakat akan tolak.
“Saya mencontohkan jika harga tanah di pinggir jalan disamakan dengan yang di dalam tentu masyarakat tidak akan mau sehingga yang jelas harga tanah pasti bervariasi sesuai dengan kesepakatan” tegas Edy
Sosialisasi tahap 1 ada 320 Kk Yang di undang dan kemarin 14/8 yang di undang sisa 180 KK.
Sebelumnya di beritakan Kementrian Perhubungan memberikan batas waktu untuk memasukan dokumen kesepakatan pada akir Bulan Agustus jika tidak maka dana tersebut akan di pindahkan ke daerah lain.( dedi wolo)
- Penulis: admin
Saat ini belum ada komentar