Terkesan Di Paksakan Bangun Waduk Lambo, WargaTerdampak Nilai Kepala BWS NTT II Tidak Indahkan Pesan Mentri PUPR
Ende suaranusabunga.com- Tahun 2017 lalu warga terdampak pembangunan waduk Lambo di bawa oleh Pihak BWS NTT II untuk melakukan studi Banding dan melihat beberapa Lokasi Pembangunan Bendungan di Pulau Jawa.
Selain melakukan studi Banding, warga terdampak juga bertemu dengan Menteri PUPR di Jakarta dan mendapatkan sejumlah arahan baik buruknya ketika waduk di bangun.
Hal yang Paling penting adalah Menteri PUPR dengan tegas mengatakan Jangankan 100 orang yang menolak, satu orang saja menolak jangan dulu di Bangun Waduk tersebut.
Hal ini di sampaikan Sekretaris Aliansi Penolakan Lokasi Waduk Lambo di Lowo Se Wilibrodus Ou kepada media ini jumad 9/7/2021.
Di jelaskan Wilibrodussw saat warga terdampak bertemu Menteri PUPR di Jakarta hadir juga Kepala Balai BWS NTT II Agus Sosiawan, Kasatker Bendungan Marten Tela dan beberapa Staf yang mendengar langsung pesan Bapak Mentri Tersebut.
T etapi anehnya kata Wily Ou sampai saat ini pihak BWS terkesan memaksa untuk tetap di bangun waduk di Lowo Se dengan sejumlah Argumentasi.
“Kalau pesan Menteri saja tidak di indahkan terus siapa lagi yang di hargai’ tegas Wily
Warga terdampak sampai saat ini masih tetap menolak Lokasi Pembangunan Waduk Lambo di Lowo Se sehingga dirinya berharap BWS NTT II selaku pemilik Mega Proyek tersebut melakukan kajian Ulang
Masih terjadinya masalah sosial terkait penolakan warga soal Lokasi Waduk artinya Kabalai BWS NTT II tidak mampu dan sebaiknya Kabalai BWS NTT II Mundur dari jabatan karena tidak mampu menyelesaikan Konflik sosial yang masih terjadi.
Hal saya sama juga di sampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN ) Nusa Bunga Philipus Kami yang dengan tegas menyatakan Kepala BWS NTT II di duga tidak menghargai Budaya dan Hak Masyarakat Adat.
Bekali-kali sudah di sampaikan Warga terdampak bawa mereka tidak menolak Pembangunan Waduk tetapi menolak Lokasi dengan menyiapkan Lokasi Alternatif tetapi hari ini BWS NTT II melalui Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Nagekeo tetap memaksa untuk di lakukan pengukuran di lokasi tersebut.
Masyarakat sudah menyiapkan dua Lokasi Alternatif di Lowo Pebhu dan Malawaka hal ini sebenarnya membuktikan bahwa mereka sudah sangat siap menerima Pembangunan Waduk tersebut.
BWS NTT II sendiri sampai saat ini tidak menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa alasan sehingga di bangun waduk tersebut ? Kemudian kenapa harus di Lowo Se?.
Kita menduga ada hal yang di rekayasa oleh petugas lapangan yang melakukan survei baik terhadap lokasi maupun keterimaan Masyarakat sehingga hari ini masih terjadi penolakan tegas Philipus.
Banyak hal yang kami duga adalah rekayasa oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melancarkan niat busuknya sehingga laporan kepada atasan juga tidak valid dan tidak sesuai kondisi di Lapangan.(Dedi wolo)