Surat Terbuka Untuk Presiden Joko Widodo Dari Salah Seorang Warga Nagekeo

Bapak Jokowi yang saya hormati,

Salam sejahtera dan salam jumpa! Salam dari Nagekeo, Flores!

Sebagai rakyat Indonesia saya sangat salut dengan kepemimpinan Bapak dalam menakhodai kapal besar Indonesia hampir kurang lebih 5 tahun bersama Bapak Jusuf Kalla.

Saya adalah salah satu warga yang terus aktif mengikuti perkembangan pembangunan dan kerja kerja Bapak bersama para menteri sebagai team besar yang membantu Bapak dalam membawa Kapal Indonesia ini menuju tanah terjanji yakni Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya salut dengan konsentrasi Bapak untuk membangun infrastruktur terlebih Indonesia Bagian Timur.

Jalan Tol di Sulawesi, Pos Perbatasan di Atambua, Jembatan Besar di Papua dan waduk-waduk besar di hampir seluruh propinsi di bagian Timur Indonesia. Bahkan Bapak Jokowi sudah 7 kali ke Propinsi Papua hanya untuk memastikan agar pembangunan SDM dan Infrastruktur di Propinsi paling Timur Indonesia itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Bapak yang tentunya untuk kebaikan bersama.

Khusus untuk NTT Bapak Jokowi melalui menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat sudah mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan 7 waduk besar, salah satunya Waduk Mbay di Nagekeo.

Sebagai warga Indonesia tentu saja saya senang karena Bapak sudah mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah Timur Indonesia agar tidak ada kesan wilayah Indonesia Bagian Timur diabaikan dari pembangunan itu sendiri. Tentu saja ada dinamika yang dibangun oleh para menteri beserta jajarannya untuk mendukung visi misi Bapak sebagai presiden.

Hanya ada satu hal yang mau saya berbagi dengan Bapak bahwa ada satu kasus khusus untuk kami di Nagekeo, Flores – Nusa Tenggara Timur dimana ada salah satu lokasi Waduk yang sama sejak tahun 2001 sudah ditolak oleh warga masyarakat adat setempat karena area genangan airnya hampir 800an hektar yang tentunya akan menenggelamkan tanah adat bagi sekitar 3 komunitas masyarakat adat yang ada di Nagekeo yakni masyarakat adat Rendu di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Masyarakat Adat Doa di Desa Ulupulu dan Ulupulu 1, Kecamatan Nangaroro dan Masyarakat Adat Lambo di desa Labolewa Kecamatan Aesesa.

Kurang lebih ada sedikit cerita yang akan saya sampaikan seperti berikut ini.

Bapak Jokowi yang baik,

Sepertinya warga Rendubutowe, warga Ulupulu dan warga Labolewa menjadi perhatian publik berkenaan dengan rencana Waduk di Nagekeo sejak tahun 2001. Mengapa demikian? Sejak tahun 2001 sudah jelas-jelas ketiga warga desa tersebut menolak rencana Waduk Raksasa yang berlokasi di lokasi Lowo Se karena pertimbangan lahan potensial dan fungsional warga, dan yang paling utama adalah manusia itu sendiri yakni kehidupan manusia dengan pemukiman serta segala sarana dan fasilitas publik yakni, SDN Malapoma dan SMPN Malapoma, SDI Lambo, Lokasi Peternakan Pemda di jaman Pemerintah Kabupaten Ngada di Desa Labolewa yang sekarang kalau tidak salah sudah menjadi asset PemKab Nagekeo, Kapela (sarana ibadah umat Katolik) Malapoma dan Boanai serta rumah warga dan kuburan leluhur serta Peo Nabe(local situs) dan tempat-tempat ritual adat warga masyarakat adat Rendu, Lambo dan Doa. Kala itu Ketua Forum Penolakan Waduk Mbay adalah alm. Bapak Stanis Paso yang berasal dari desa Labolewa yang juga pernah menjabat sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo sudah sangat jelas mewakili ketiga komunitas masyarakat adat menolak lokasi dan menawarkan lokasi alternatif.

Sekali lagi tidak ada sikap warga masyarakat yang melunak tentang lokasi waduk di Lowo Se yang berada di wilayah Desa Rendubutowe. Di tahun 2001 namanya Waduk Mbay dan sekarang ini Waduk Lambo. Hanya nama saja yang berubah tapi lokusnya masih di tempat yang sama. Sikap warga melunak ketika masyarakat menawarkan solusi lokasi alternatif di Lowopebhu dan Malawaka serta tiga bendungan mini yakni Nete Wulu di Rendubutowe, Tiwu Dhero di Labolewa dan Keli Tebu di Ulupulu bahkan ada tawaran-tawaran lainnya yakni bendungan mini  (small dam) di Ae Ca Desa Ulupulu dan Lianuda di Labolewa. Mengapa ketiga warga desa di atas meminta bendungan mini? Alasannya sederhana saja bahwa lebih baik lahannya dialiri air untuk ditanami padi, tomat, bawang merah dan bawang putih, semangka, cabai keriting, lengkuas, dan sawi serta terong dan juga tanaman umur panjang lainnya seperti jambu mete, kemiri, pala, lada, mangga, jabon, mahoni, jati, sengon, cengkih dan tanaman linnya daripada lahannya digenangi air sampai dengan ratusan hektar. Lahan yang akan digenangi air adalah lahan yang sangat cocok untuk pertanian dan peternakan karena persis di lembah atau cekungan vulkanis yang sangat subur. Warga masyarakat  di ketiga desa sudah menawarkan rencana B dan rencana C sedangkan Pemerintah Kabupaten Nagekeo dan juga Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur  (dalam hal ini BWS Nusa Tenggara Timur) terkesan memaksa di lokasi Lowo Se sampai dengan membangun posko untuk melakukan survey di Desa Rendubutowe selama sebulan pada bulan Oktober 2016 yang berujung pada aksi pemukulan yang dilakukan oleh oknum penyidik Polres Ngada terhadap adik Rinto, salah seorang warga Rendubutowe hanya karena dipaksa untuk mengakui kalau mesin bor dibakar warga sementara puluhan aparat keamanan dibayar dan dijamin makan minum dari sebuah warung makan yang ada di Mbay selama beberapa hari hanya untuk menjaga keamanan dan mesin bor dengan terpal posko yang dipakai adalah Departemen Sosial RI sementara kita ketahui bersama atau ada yang mungkin belum mengetahuinya bahwa terpal Departemen Sosial biasa dipakai untuk shelter pengungsi di daerah bencana. Yang terjadi seperti itu hanya di Nagekeo sedangkan di tempat lain terpal Departemen Sosial dipakai tatkala ada bencana banjir, gunung meletus dan tanah longsor.

Seharusnya solusi yang ditawarkan warga sejak tahun 2001 itu ditimbang-timbang secara matang karena suara rakyat adalah suara yang benar-benar partisipatif, kontekstual dan berkelanjutan. Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Jangan kita bermain isu di media atau dalam pertemuan-pertemuan bahwa yang menolak hanya sebagian kecil warga saja. Kalau sudah ada Forum Masyarakat Adat Lambo dan Forum Penolakan Waduk Mbay apakah itu hanya sebagian kecil warga saja? Banyak pihak yang tidak mengerti situasi di lapangan dan hanya bermain isu di tataran elite atau pada pertemuan atau kegiatan-kegiatan seremonial di tempat lain. Bahkan ada sebagian generasi milenial yang tidak paham situasi sosial masyarakat di lokasi dan coba berspekulasi di media sosia seperti Facebook dan WhatssApp tanpa memperhatikan kearifan lokal dan mengetahui persis dimana lokasi yang dipaksakan Pemerintah dan dimana lokasi yang ditawarkan warga.

Alangkah baiknya Bapak Jokowi mendorong Pemerintah Kabupaten Nagekeo lebih fokus kepada urusan pendidikan  atau urusan kesehatan seperti kasus gizi buruk ketimbang urusan waduk (kasus khusus untuk kami di Nagekeo) karena toh di kabupaten lain mungkin saja lebih siap sesuai dengan kondisi daerahnya dimana luas wilayah Kabupaten Nagekeo sangat kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Flores atau NTT umumnya.

Lebih baik Pemerintah Kabupaten Nagekeo fokus urus dulu hal-hal yang sudah menjadi urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan-pekerjaan yang skala kecil seperti membangun embung-embung kecil atau bendung-bendung kecil di desa-desa sehingga bisa membantu menampung air hujan di musim hujan dan bisa membantu sebagai cadangan air bagi tanaman dan sayuran atau untuk minum ternak di musim kemarau. Dalam sebuah desa bisa dibangun saja beberapa embung atau bendung kecil yang kiranya lebih dirasakan manfaat masyarakat ketimbang bangun waduk besar di lahan masyarakat yang justru layak untuk pengembangan lahan jagung atau pun lahan untuk tanaman holtikultura dan tanaman-tanaman obat-obatan lainnya. Atau yang lebih riil dalam konteks lokal bagi Desa Rendubutowe dan Desa Labolewa adalah pengembangan pariwisata Air Terjun Ngabatata dan Pengembangan kampung Adat Kawa serta pengembangan Periuk Tanah Doa di Desa Ulupulu yang saat ini sudah ada inisiasi dari Desa Woedoa yang merupakan satu wilayah adat dengan Desa Ulupulu.

Usul saya di tiga wilayah desa Ulupulu, desa Labolewa dan Rendubutowe dibangun saja sebuah SMK yang fokusnya pada pertukangan atau tingkatkan saja mutu pendidikan SMK-SMK yang ada di Nagekeo dengan menambah satu jurusan pertukangan sehingga  pohon jati, mahoni dan tanaman kayu lainnya yang ada di Rendubutowe, Labolewa dan Ulupulu bisa dimanfaatkan untuk mensupplay meubeler kantor atau material perumahan di kota Mbay atau kota Ende, Maumere bahkan kalau bisa diantarpulaukan ke Jawa. Alangkah lebih baik lagi bila SMK-SMK yang sudah ada lebih fokus pada urusan pertanian, peternakan dan garam sehingga misi Nagekeo kabupaten sebagai kabupaten jagung, ternak dan garam bisa lebih kontekstual dan berkelanjutan. Apalagi kebutuhan daging dari ternak seperti kambing dan sapi terus meningkat dimana ada permintaan dari warga kota-kota besar seperti Jakarta dan Kupang sehingga alangkah lebih baik bila fokus ke urusan peternakan yang bisa diintegrasikan dengan pertanian organik yang bisa membantu meningkatkan perekonomian warga setempat.

Kepada Bapak Presiden dan para pembaca yang mungkin belum pernah mendengar isu ini perlu saya sampaikan di ruang aspirasi ini bahwa tanah di dusun Malapoma, dusun Boazea – Malala dan Dusun Kadhaebo adalah tanah yang subur sampai-sampai Mahoni sudah jadi rumput sejak para petugas lapangan dari Yayasan Geo Meno dan Yayasan Mitra Tani Mandiri masuk ke tiga desa tersebut sejak tahun 1990an dengan mengajak warga untuk menanam, menanam dan terus menanam. Ribuan bahkan jutaan pohon mahoni dan jati tumbuh subur di tiga desa di atas dan sudah dimanfaatkan kayunya untuk pembangunan rumah di kota Mbay. Oleh karena itu semua elemen di Nagekeo perlu mempertimbangkan solusi yang ditawarkan ketiga warga desa yang sudah sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2019 ini diungkapkan baik melalui tulisan surat ataupun secara lisan dalam berbagai pertemuan sampai dengan yang terakhir ada 3 orang utusan staf Bapak Presiden (Ibu Siska, Ibu Tiur dan Mas Rudi) yang melihat langsung kondisi lokasi Malawaka dan Lowopebhu sementara aparatur negara yang ada di Nagekeo mungkin saja belum ada yang tahu dimana lokasi Malawaka dan Lowopebhu yang sudah ditawarkan oleh ketiga warga desa di atas sejak tahun 2001. Mungkin saja ada yang hanya menggunakan google map padahal seharusnya yang menggunakan google map adalah orang-orang yang jauh dari Nagekeo supaya mempunyai gambaran lokasi.

Yang terakhir, beberapa minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama ketiga warga desa Rendubutowe, Labolewa dan Ulupulu melakukan aksi damai yang salah satu pernyataan sikapnya meminta Bapak Presiden untuk memindahkan lokasi Waduk ke Malawaka. Ketiga komunitas masyarakat adat akan ijin kalau survey dilakukan di Malawaka dan Lowopebhu.

Bapak Jokowi yang saya hormati,

Sudah dua generasi yang menawarkan solusi-solusi yang ada lantas mengapa terkesan memaksakan lokasi yang sama sedangkan pertumbuhan penduduk di ketiga desa tersebut terus melaju seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Hal ini terbukti dengan pemekaran desa Rendubutowe menjadi desa Renduwawo dan sekarang sedang diperjuangkan untuk pemekaran desa adat Renduola. Sementara Desa Ulupulu sudah dimekarkan menjadi desa Ulupulu 1 dan sekarang sedang diperjuangkan untuk pemekaran Desa Denadoa. Bonus demografi perlu menjadi pertimbangan sehingga jangan sampai pembangunan terkesan dipaksakan tanpa mendengar suara rakyat yang sudah tahu persis situasi dan potensi desanya. Pilihan Lokasi alternatif Malawaka dan Lowopebhu baru saja satu sampai dua minggu dilakukan survey dan langsung dinyatakan di media tidak layak. Padahal survey sebuah waduk butuh durasi waktu kurang lebih 1 tahun. Kalaupun tidak layak mengapa tidak dijelaskan alasan-alasannya dan mengapa tidak dicarikan lokasi yang baru sebut saja di Aemau Malalado ataupun di  Olakile dan Alorawe atau di desa  Solo dan desa Rowa di Kecamatan Boawae yang mungkin saja masyarakat lebih bersedia dan ikhlas mau agar waduk raksasa dibangun di sana. Masih banyak lokasi lain yang mungkin masyarakatnya lebih menerima waduk raksasa.

Bapak Jokowi yang saya hormati,

Sejak hari Kamis, 12 April 2018 yang menurut saya terkesan memaksa kehendak rakyat karena tim survey didampingi oleh aparat Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan dinas lengkap dimana pun tim survey berjalan yang saat ini juga sudah tinggal di salah satu rumah warga Desa Rendubutowe sebagai basecamp. Seharusnya aparat Brimob ini disiagakan untuk memberantas teroris yang masih berkeliaran di Indonesia apalagi dengan kasus bom di Gereja Santa Maria Surabaya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 pada tahun lalu ataupun peristiwa ancaman teroris lainnya di Indonesia. Ibu-ibu dari dusun Malapoma dan dusun Roga-Roga  mencoba untuk menghadang tapi aparat keamanan memaksa masuk jalan yang sudah dipagari warga setempat. Menurut kami ini sebuah bentuk pemaksaan terhadap kehendak rakyat. Di Rendubutowe tidak ada gembong teroris atau ladang ganja sehingga harus turunkan Brimob satu peleton dari Ende. Sudah begitu dipasang juga tenda Badan Penanggulangan Bencana Nasional di tempat Brimob menginap seolah-olah di desa Rendubutowe ada bencana nasional. Puji Tuhan bahwa Brimob satu peleton dari Ende sudah kembali ke Ende sejak pelantikan Bapak Dokter Yohanes Don Bosko Do sebagai Bupati Nagekeo yang baru pada akhir Desember 2018. Kurang lebih Brimob dari Ende berada di desa Rendubutowe kurang lebih 8 bulan yang mana hampir sebagian besar warga Nagekeo tidak tahu kondisi ini. Hanya orang Rendubutowe yang mengetahui situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Mungkin saja karena wartawan lokal banyak yang tidak mengetahui situasi di lapangan sehingga tidak muncul ke permukaan medai lokal.

Tentu tidak ada yang menginginkan kehadiran aparat keamanan bersenjata lengkap di tengah tengah masyarakat yang tidak ada indikasi satu orang pun yang teroris atau narkoba.

Bapak Bernardinus Gaso sebagai Ketua Forum Penolakan Waduk Lambo sudah meminta agar team survey tidak usah masuk lokasi karena warga sudah meminta untuk tidak dilakukan di lokasi yang sama karena Forum Penolakan juga sudah pernah bertemu dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta pada bulan Agustus 2017 yang lalu agar dilakukan survey di lokasi yang menjadi tawaran warga yakni di Malawaka dan Lowopebhu.

Jangan kita paksakan lokasi yang sama sementara warga masyarakatnya sudah menolak dan menawarkan lokasi yang lain yang sekiranya jauh dari pemukiman penduduk dan kehidupan manusia dan segala sarana dan prasarana umum lainnya. Mungkin itu sedikit catatan, saran dan usul dari saya kepada Bapak sebagai Bapak bagi kami semua warga Indonesia termasuk kami yang ada di Nagekeo. Kalau bisa Bapak Jokowi yang datang langsung bertemu dengan warga di Nagekeo sehingga Bapak sendiri yang mendengar langsung. Mohon maaf Bapak kalau saya terkesan memaksa Bapak di tengah kesibukan Bapak dalam mengurusi negara yang sangat besar ini apalagi dengan kasus bom di gereja-gereja di Surabaya kemarin tanggal 13 Mei 2018 ataupun kasus-kasus korupsi dan teroris lainnya di Indonesia yang membuat Bapak harus bekerja ekstra untuk memberantas terorisme yang terus mengganggu kedamaian di bumi Indonesia.

Matur nuwun Bapak Jokowi.

Pembangunan butuh keikhlasan. Tanpa keikhlasan semuanya akan bermasalah di kemudian hari.

Pada tanggal 6 April 2019 Flores Pos menurunkan berita tentang dukungan dari masyarakat Labo Kawa dalam kaitan dengan pembangunan Waduk Lambo di Nagekeo. Permintaan kepada semua pihak di Nagekeo ataupun dimana pun berada agar lebih bijak melihat isu ini karena banyak yang tidak mengerti situasi di lapangan sehingga dukungannya hanya asal saja dan karena kepentingan sesaat. Kami percaya Bapak Jokowi punya niat baik tapi masyarakat adat juga punya niat baik yakni menawarkan lokasi alternatif yang juga layak.

Tulisan saya ini sebagai pertimbangan Bapak Jokowi beserta menteri dan jajarannya sampai dengan Pemerintah Level Kabupaten untuk memindahkan lokasi yang ada ke Malawaka karena ada beberapa anak sungai yang debit airnya tentu lebih banyak atau alangkah lebih baik membangun bendungan mini (small dam) agar bisa dimanfaatkan warga di tiga desa di Nagekeo.

Salam,

Yustinus Weke Wea
Alumnus SDK Jawatiwa,
Desa Rendubutowe Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Flores,
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Mobile Phone : 081353430482; 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *